“Atas saran PPK kami melakukan pengecekan apakah perusahaan itu benar ada dan mampu menyediakan kebutuhan seragam yang dibutuhkan. Karena sistem e-purchasing itu seluruh prosesnya online,” jelasnya.
Menurut Taufik, perusahaan tersebut meyakinkan pihak Dinas Pendidikan bahwa mereka memiliki kemampuan menyediakan seragam dalam jumlah besar yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Gowa.
Dalam sesi pertanyaan berikutnya, anggota DPRD Saharuddin menyinggung informasi yang berkembang setelah pemeriksaan aparat penegak hukum.
Ia mempertanyakan apakah Kadis Pendidikan mengetahui adanya hubungan antara perusahaan penyedia dengan Muhammad Basri alias Basri Kajang.
Menjawab pertanyaan itu, Taufik mengaku hanya mengetahui informasi tersebut dari laporan PPK setelah pemeriksaan di Polres.
“Saya mendengar dari PPK bahwa setelah pemeriksaan Polres ada informasi pihak ketiga melakukan transfer ke rekening atas nama Muhammad Basri,” ungkapnya.
Namun Taufik menegaskan bahwa informasi tersebut bukan diperoleh langsung dari perusahaan maupun pihak lain, melainkan dari cerita yang diterima PPK setelah menjalani pemeriksaan.
Anggota DPRD juga mempertanyakan alasan Dinas Pendidikan begitu mendorong program seragam sekolah gratis di tengah banyaknya kegiatan pendidikan yang mengalami pemotongan anggaran akibat efisiensi.
Taufik menjelaskan bahwa sejumlah program lain seperti pembangunan sekolah, pelatihan dan kegiatan pendidikan lainnya memang mengalami pengurangan anggaran.
Namun menurutnya, program seragam sekolah gratis dianggap sebagai program prioritas karena telah masuk dalam visi dan misi kepala daerah.
“Kami sebenarnya memiliki banyak program lain. Tetapi karena program seragam gratis sudah masuk dalam visi misi dan menjadi prioritas, maka itu yang kemudian didorong,” jelasnya.
Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Gowa dalam sidang tersebut menjadi salah satu yang paling banyak mendapat perhatian anggota Pansus Hak Angket DPRD Gowa.
Selain menjelaskan proses lahirnya anggaran Rp16 miliar untuk seragam sekolah gratis, Taufik juga mengungkap adanya pernyataan Bupati mengenai “orang yang akan bekerja” dalam proyek tersebut, serta mengakui adanya informasi yang diterimanya terkait transfer dana ke rekening atas nama Muhammad Basri.
Seluruh keterangan itu kini menjadi bagian dari bahan pendalaman Pansus Hak Angket DPRD Gowa yang tengah menelusuri dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025.