MAKASSAR, INTILIPUTAN.ID — Persoalan antrean panjang dan keluhan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM serta LPG tiga kilogram di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan menjadi perhatian DPRD Sulsel.
Pimpinan dan anggota DPRD Sulsel melakukan pertemuan dengan jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Kantor Pertamina, Jalan Garuda, Makassar, Rabu, 9 September 2026.
Pertemuan tersebut dilakukan setelah DPRD menerima sejumlah aspirasi masyarakat terkait antrean panjang di SPBU yang bahkan dilaporkan hingga mengganggu arus lalu lintas.
DPRD meminta Pertamina mengambil langkah konkret untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, mengatakan Banyak aspirasi yang masuk kepada kami, antrean panjang di SPBU hingga memacetkan jalan.
“Yang kami minta bukan jawaban ataupun penjelasan, tetapi langkah konkret Pertamina mengatasi kejadian ini dan realita yang dihadapi masyarakat.”ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Pertamina memastikan pasokan BBM dan LPG bersubsidi untuk wilayah Sulawesi Selatan tetap tersedia.
Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom, menyebut pasokan ke SPBU dilakukan setiap hari dan tidak terputus.
“Stok selalu kami suplai ke SPBU, tidak pernah putus setiap hari, tetapi antrean terus saja terjadi.”ujarnya.
Pertamina menjelaskan, antrean yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dipengaruhi antara lain meningkatnya permintaan dari sektor pariwisata dan logistik.
Pertamina juga mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang tidak benar mengenai kenaikan harga maupun kelangkaan BBM dan LPG.
Di sisi lain, Ketua DPRD Sulsel menyebut pihak Pertamina telah memberikan jaminan bahwa stok BBM dan LPG bersubsidi relatif aman. Namun DPRD menilai persoalan tidak berhenti pada ketersediaan stok, melainkan bagaimana distribusi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Jaminan dari teman-teman Pertamina, stok untuk BBM dan LPG yang bersubsidi itu cenderung aman. Tetapi, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pengawasan stok ini bisa benar-benar tepat sasaran dan digunakan oleh orang-orang yang semestinya mendapat BBM dan elpiji subsidi ini,” ujar Rachmatika.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya telah mengambil langkah dengan membentuk Satgas pemantauan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan LPG tiga kilogram.
Satgas tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Hiswana Migas, serta Pertamina. Langkah ini dituangkan melalui Surat Edaran Pemprov Sulsel Nomor 100.3.4/12077/DESDM.
Gubernur mengatakan pembentukan Satgas dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib, tepat sasaran, tepat volume dan tepat manfaat.
“Kita sudah buat surat edaran untuk pembentukan Satgas yang terdiri dari TNI-Polri, Satpol PP, Pertamina, untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar.”ujar Sudirman Sulaiman.
Andi Sudirman juga meminta kondisi antrean di lapangan diperiksa secara objektif. Menurutnya, tidak semua masyarakat yang mengantre dapat langsung dianggap melakukan penyalahgunaan BBM.
Pemprov juga menemukan indikasi pengisian berulang serta dugaan modifikasi tangki kendaraan untuk menambah kapasitas BBM. Namun gubernur menegaskan temuan tersebut harus tetap diverifikasi di lapangan.
Pertemuan DPRD dan Pertamina kemudian dilanjutkan dengan inspeksi mendadak di salah satu SPBU di Jalan AP Pettarani, Makassar. Dalam inspeksi tersebut, antrean kendaraan terpantau mengular hingga ke badan jalan.
DPRD Sulsel berharap jaminan ketersediaan dari Pertamina diikuti dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat, sehingga BBM dan LPG bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan antrean panjang tidak terus berulang.
Dengan demikian, pemerintah, DPRD, Pertamina, aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan diminta tidak hanya memastikan stok tersedia, tetapi juga memastikan distribusi berjalan lancar, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, termasuk menindak tegas para mafia BBM.
