Intiliputan, Makassar — Kehadiran superholding BUMN baru memicu diskusi hangat mengenai arah ekonomi nasional, apakah Danantara Janji Manis Kemakmuran atau Gerbang Kehancuran bagi Indonesia? Isu krusial ini dibedah secara mendalam dalam debat publik bertajuk “Pro Kontra Model Pengelolaan BUMN pada Era Ekonomi Baru” di Hotel Claro, Makassar, Selasa (15/4/2026).
Kegiatan ini menjadi pembuka dari rangkaian roadshow di 10 kota besar di Indonesia.
Di satu sisi, pemerintah mengklaim entitas ini sebagai mesin baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.
Namun di sisi lain, kekhawatiran mengemuka bahwa Danantara justru berpotensi menjadi pintu masuk krisis ekonomi apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.
Dalam forum ini, perhatian utama tertuju pada status Danantara sebagai superholding yang mengelola aset senilai USD900 miliar atau setara Rp14.700 triliun. Aset jumbo tersebut berasal dari tujuh BUMN besar, termasuk sektor perbankan dan energi.
Sejumlah kalangan menilai, konsentrasi aset dalam satu entitas besar berpotensi meningkatkan risiko, terutama di tengah masih kuatnya persoalan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Jika tidak diawasi secara ketat, Danantara dikhawatirkan membuka ruang bagi praktik mega korupsi yang dapat mengguncang fondasi ekonomi nasional.
Debat publik ini menghadirkan berbagai narasumber lintas disiplin, mulai dari ekonom senior Awalil Rizky, pengamat kebijakan Wijayanto Samirin, hingga pakar hukum Prof. Dr. Aminuddin Ilmar. Diskusi dipandu oleh mantan anggota DPR RI, Akbar Faizal.
Selain itu, forum ini juga menyoroti tren penurunan laba BUMN yang tercatat dari Rp327 triliun pada 2023 menjadi Rp304 triliun pada 2024.
Penurunan tersebut terjadi setelah pembentukan Danantara, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan keterkaitan antara kebijakan tersebut dengan kinerja keuangan BUMN.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah aspek akuntabilitas hukum. Saat ini, kebijakan pemerintah yang menghapus status penyelenggara negara bagi pengambil keputusan di BUMN dinilai berpotensi melemahkan mekanisme pertanggungjawaban.
Direktur Nagara Institute sekaligus penggagas acara, Akbar Faizal, menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawal isu ini.
“Kita sedang menyaksikan pergeseran besar dalam sejarah ekonomi kita. Kami hadir untuk memastikan bahwa narasi mengenai Danantara tidak hanya datang dari satu sisi, tetapi juga dari perspektif kritis akademisi dan para ahli yang peduli terhadap masa depan kekayaan bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil dari debat publik ini diharapkan melahirkan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pengelola Danantara guna memperbaiki tata kelola BUMN ke depan.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Nagara Institute, lembaga independen berbasis di Jakarta yang fokus pada riset kebijakan publik, demokrasi, tata kelola pemerintahan, serta ekonomi.
Acara debat publik tersebut juga dapat disaksikan secara langsung melalui siaran live streaming di kanal YouTube @AkbarFaizalUncensored.