MAKASSAR, INTILIPUTAN – Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar (UINAM), Aqil Abdan Syakuran, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Senin 15 Juni 2026.
Dalam aksi yang mengusung semangat “Reformasi Jilid II”, Aqil menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan pola kepemimpinan yang mengingatkannya pada era Orde Baru.
Menurut Aqil Abdan Syakuran, salah satu indikator yang menjadi sorotannya adalah munculnya berbagai pernyataan Presiden yang dinilai tidak sejalan dengan kajian maupun pertimbangan teknokratis yang seharusnya disiapkan oleh para staf dan tim ahli di lingkungan Istana.
“Kami melihat pemerintahan hari ini mirip-mirip dengan pemerintahan Soeharto. Kenapa demikian, karena kami melihat staf khusus presiden seolah tidak didengar oleh bapak Presiden,” kata Aqil Abdan Syakuran.
“Bahkan dalam beberapa kesempatan, standar penulisan pidato yang seharusnya sudah mempertimbangkan dampak dan konsekuensinya justru tidak dijalankan,”Sambungnya.
Ia mencontohkan pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut dolar tidak digunakan di desa. Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan kebijakan yang lebih didasarkan pada keyakinan pribadi dibandingkan analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Beliau hanya melalui keyakinannya saja. Seperti pernyataan bahwa dolar tidak digunakan di desa. Padahal dampak pelemahan rupiah terhadap dolar itu dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok,” ujarnya.
Aqil juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang menurutnya lebih berorientasi pada pemenuhan janji politik dibandingkan hasil kajian yang matang.
Akibatnya, berbagai kebijakan yang dijalankan dinilai memunculkan persoalan baru dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah.
“Kami melihat program-program yang dijalankan hanya sebagai pemenuhan janji politik semata karena tidak ada analisa mendalam sebelum program itu berjalan,” Ujarnya.
“Dampaknya sekarang terjadi carut-marut penganggaran, termasuk di daerah karena banyak anggaran yang harus dialihkan,” Tambahnya.
Menurut Aqil, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi.
Pemerintah juga harus memastikan sektor pendidikan tetap mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.
“Percuma badan kita sehat kalau biaya pendidikan tidak ada. Pada akhirnya hak-hak rakyat bisa terabaikan jika anggaran pendidikan dan sektor penting lainnya dikorbankan demi program tertentu,” tegasnya.
Karena itu, Aqil menilai wacana Reformasi Jilid II muncul sebagai bentuk keresahan terhadap arah pemerintahan saat ini. Ia menilai terdapat kecenderungan gaya kepemimpinan yang semakin sentralistik dan kurang membuka ruang kritik.
“Kenapa kami mengangkat Reformasi Jilid II, karena kami melihat pemerintahan sekarang mulai menunjukkan kemiripan dengan pemerintahan Soeharto, terutama dalam gaya-gaya yang cenderung otoriter,” ujarnya.
Terkait tuntutan yang paling mendesak, Aqil menegaskan persoalan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi perhatian utama mahasiswa.
Menurutnya, banyak persoalan yang terjadi saat ini bermuara pada kebijakan anggaran pemerintah.
“Persoalan APBN menjadi yang paling mendesak. Kami menganggap program-program pemerintah saat ini menjadi induk dari berbagai persoalan yang muncul” Tegasnya.
“Mulai dari harga BBM, distribusi kebutuhan pokok, hingga bahan pangan seperti tempe yang semakin mahal karena kelangkaan bahan baku,” Sambungnya.
Selain itu, Aqil juga menyoroti penggunaan APBN untuk berbagai agenda di luar negeri yang menurutnya perlu dievaluasi secara transparan.
Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan fiskal pemerintah akan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Ketika pemerintah mengatakan dana yang digunakan berasal dari sisa APBN, tetap harus ada transparansi. Karena setiap penggunaan anggaran negara pada akhirnya akan berdampak pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.