MAKASSAR, INTILIPUTAN – Di tengah kondisi ekonomi yang kian menekan dan sulitnya masyarakat mencari nafkah di Kota Makassar, penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Jalan Tanjung Bunga, Rabu (10/6/2026), justru menyisakan tangis dan jeritan rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari hasil berjualan.
Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan penertiban terhadap sejumlah pedagang yang selama ini berjualan di kawasan tersebut. Satu per satu lapak dan perlengkapan dagangan didata, lalu diamankan oleh petugas.
Namun di balik upaya pemerintah menata wajah kota, tersimpan kisah pilu para pedagang yang merasa kehilangan satu-satunya sumber penghidupan mereka.
Pantauan di lokasi menunjukkan suasana haru saat sejumlah pedagang, khususnya para perempuan dan emak-emak, menangis histeris ketika barang dagangan mereka hendak dibawa petugas.
Bagi mereka, gerobak, boks dagangan, hingga perlengkapan jualan bukan sekadar benda, melainkan alat untuk menyambung hidup keluarga.
Kericuhan sempat terjadi ketika petugas mengamankan perlengkapan milik seorang pedagang bakso bakar. Perempuan itu berusaha mempertahankan barang miliknya sambil menangis di hadapan petugas.
“Bukan ja pencuri kodong,” teriaknya.
Dengan suara bergetar, ia mengaku hanya berusaha mencari nafkah untuk keluarganya.
“Ini ji mata pencaharian ku. Sakit suamiku,” katanya sambil menangis.
Situasi semakin memanas ketika petugas mencoba membawa sejumlah peralatan dagangan. Aksi saling tarik-menarik sebuah boks dagangan antara pedagang dan petugas Satpol PP pun tak terhindarkan.
“Jangan ambil barangku,” ujar pedagang tersebut sambil menangis histeris.
Di tengah insiden itu, petugas menjelaskan bahwa penertiban dilakukan karena para pedagang sebelumnya telah menerima surat pemberitahuan.
“Sudah kami surati, sudah ki disurati. Ambil ki ini,” kata seorang petugas berpakaian putih.
Meski demikian, bagi para pedagang, persoalan yang mereka hadapi bukan sekadar soal surat peringatan. Mereka mempertanyakan solusi yang disiapkan pemerintah setelah larangan berjualan diberlakukan.
Penertiban tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.
Menata kota memang menjadi bagian dari tugas pemerintah untuk menciptakan ketertiban dan keindahan ruang publik.
Namun di sisi lain, banyak pihak menilai kebijakan tersebut seharusnya dibarengi dengan solusi nyata bagi warga yang menggantungkan hidup dari sektor informal.
Bagi para PKL, larangan berjualan tanpa kepastian lokasi pengganti maupun skema pemberdayaan hanya akan menambah beban hidup mereka.
Di saat lapangan pekerjaan semakin sempit dan kebutuhan hidup terus meningkat, berdagang di pinggir jalan menjadi pilihan terakhir bagi banyak keluarga untuk bertahan.
Jeritan para pedagang yang mempertahankan gerobak dan barang dagangannya di hadapan petugas seolah menjadi gambaran nyata tentang sulitnya kehidupan rakyat kecil saat ini.
Mereka bukan pelaku kejahatan, melainkan warga yang berjuang mencari nafkah demi keluarga.
Ironisnya, pemandangan tangis emak-emak yang memohon agar barang dagangannya tidak diambil justru dipertontonkan di ruang publik.
Sementara pemerintah dinilai lebih fokus pada penataan kawasan dibanding memastikan keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak.
Menata kota memang penting. Namun ketika penataan dilakukan tanpa solusi yang jelas bagi masyarakat kecil, kebijakan tersebut berisiko melahirkan persoalan sosial baru.
Sebab bagi para pedagang, kehilangan lapak bukan hanya kehilangan tempat berjualan, tetapi juga kehilangan sumber penghasilan yang selama ini menjadi penopang kehidupan keluarga mereka.
Setelah berlangsung beberapa saat, ketegangan akhirnya mereda. Para pedagang membubarkan diri dari lokasi, sementara petugas gabungan kembali melakukan patroli di sekitar kawasan CPI Makassar.
Namun bagi para PKL yang ditertibkan hari itu, persoalan sesungguhnya baru dimulai dan bagaimana mereka harus mencari nafkah esok hari.