DAERAH  

Tiyo Ardianto Soroti Program MBG di Makassar: Jika untuk Atasi Stunting, Mengapa Menjangkau Semua Anak?

IMG 20260616 WA0002
Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto saat memaparkan materi kritis mengenai Program Makan Bergizi Gratis dalam acara Dialog Kebangsaan di kampus Unismuh Makassar, Rappocini pada Senin (15/6/2026). Diskusi ini turut menyoroti efektivitas anggaran negara dalam penanganan kasus stunting nasional.

MAKASSAR, INTILIPUTAN – Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, melontarkan kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pandangan tersebut disampaikan Tiyo saat menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan bertajuk “Menuju Indonesia Emas 2045, Dinamika Hukum dan Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia” yang digelar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Senin (15/6/2026).

Dalam forum itu, Tiyo mengajak peserta diskusi untuk tidak hanya melihat sebuah program dari sisi pelaksanaan, tetapi juga menelaah apakah pelaksanaan program tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada publik.

Menurutnya, keberhasilan suatu kebijakan harus diukur berdasarkan kesesuaian antara tujuan awal dengan praktik yang dijalankan di lapangan.

“Untuk mengetahui sebuah kebijakan itu benar atau tidak, kita harus melihat apakah pelaksanaannya sejalan dengan tujuan yang ditetapkan sejak awal,” kata Tiyo.

Ia kemudian memberikan ilustrasi untuk menjelaskan pandangannya mengenai hubungan antara tujuan dan tindakan. Dari ilustrasi tersebut, Tiyo menegaskan bahwa ukuran benar atau salah sebuah kebijakan bergantung pada target yang ingin dicapai.

Pembahasan kemudian mengarah pada Program Makan Bergizi Gratis yang menurutnya sejak awal dipromosikan sebagai salah satu solusi untuk menekan angka stunting di Indonesia.

Karena itu, ia menilai indikator keberhasilan MBG semestinya dapat diukur melalui perkembangan angka stunting nasional.

“Kalau memang tujuan awalnya mengatasi stunting, maka ukuran keberhasilannya juga harus dilihat dari data stunting,” ujarnya.

Tiyo menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai kajian kesehatan, penanganan stunting paling efektif dilakukan pada masa awal kehidupan anak, terutama dalam periode seribu hari pertama kehidupan hingga usia balita.

Atas dasar itu, ia mempertanyakan cakupan penerima manfaat MBG yang tidak hanya menyasar ibu hamil dan anak usia dini, tetapi juga menjangkau siswa hingga tingkat sekolah menengah atas.

Menurutnya, target penerima manfaat yang mencapai puluhan juta orang menimbulkan pertanyaan mengenai fokus utama program tersebut.

“Jika tujuan utamanya mengentaskan stunting, mengapa penerima manfaatnya mencakup hampir seluruh kelompok usia anak sekolah? Mengapa tidak difokuskan pada kelompok yang paling rentan terhadap stunting?” ungkapnya.

Tiyo menilai terdapat pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah terkait keselarasan antara tujuan program dengan sasaran penerima manfaat yang telah ditetapkan.

Ia berpendapat bahwa apabila program diberikan secara luas kepada seluruh anak Indonesia, maka publik berhak mengetahui apakah terdapat tujuan lain di luar narasi utama yang selama ini disampaikan pemerintah.

“Kalau memang program ini ditujukan untuk mengatasi stunting, tentu fokusnya harus jelas. Ketika cakupannya sangat luas, muncul pertanyaan apakah ada tujuan lain yang belum dijelaskan kepada masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tiyo juga kembali menyampaikan kritik keras terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Ia bahkan mengulang istilah yang sebelumnya pernah ia lontarkan untuk menggambarkan pandangannya terhadap program tersebut.

Dialog kebangsaan tersebut turut menghadirkan pengamat politik Asratillah dan diikuti mahasiswa sebagai ruang diskusi mengenai dinamika hukum, politik, serta kebijakan publik di Indonesia.