MAKASSAR, INTILIPUTAN – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan melontarkan kritik keras terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Senin 15 Juni 2026.
Mereka menilai sejumlah program pemerintah saat ini justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Badko HMI Sulsel, Muh Rafly Tanda, mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara sejumlah program yang dinilai bermasalah, termasuk Koperasi Merah Putih dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Rafly, dugaan persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis harus diusut secara menyeluruh hingga ke tingkat pelaksana di daerah.
“Kami meminta Koperasi Merah Putih dan BGN dievaluasi secara serius. Bahkan jika ditemukan indikasi penyimpangan, harus diusut tuntas sampai ke tingkat SPPG, korwil, maupun korkab. Semua pihak yang terlibat harus diperiksa,” tegas Rafly.
Selain itu, Badko HMI Sulsel juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, melemahnya rupiah berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya distribusi, hingga harga bahan bakar minyak.
“Kondisi pelemahan rupiah tentu berefek pada masyarakat. Harga pangan bisa naik, biaya hidup meningkat, dan daya beli masyarakat semakin tertekan,” ujarnya.
Rafly juga mengkritik pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut dolar tidak memiliki pengaruh signifikan bagi masyarakat desa.
Menurutnya, pernyataan tersebut justru melukai perasaan masyarakat yang merasakan langsung dampak gejolak ekonomi.
“Pernyataan bahwa dolar tidak ada di desa sangat menyinggung hati masyarakat. Faktanya, ketika rupiah melemah, dampaknya dirasakan sampai ke tingkat bawah melalui kenaikan harga kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Tak hanya itu, Badko HMI Sulsel turut menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Atas berbagai persoalan tersebut, Badko HMI Sulsel menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami dari Badko HMI Sulsel dengan tegas meminta evaluasi total terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,”Ujar Rafly.
“Hari ini terlihat adanya kesenjangan antara kondisi yang dirasakan masyarakat dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” Sambungnya.
Ia menilai berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kejanggalan di tengah masyarakat.
Karena itu, semangat perubahan yang dulu menjadi tuntutan reformasi dinilai kembali relevan untuk mengoreksi arah kebijakan negara.
“Reformasi jilid II menjadi harapan untuk mengevaluasi seluruh tatanan pemerintahan. Masyarakat membutuhkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan menjawab persoalan yang mereka hadapi,” Tutupnya.
Aksi ini sempat membuat arus lalulintas dijalan AP. Pettarani Makassar menuju Perintis Kemerdekaan sempat terganggu akibat mahasiswa menyandera mobil untuk dijadikan panggung orasi.