Intiliputan, Makassar — Proyek pembangunan Jembatan di wilayah Rw 10, Pa’nakkukang, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate kota Makassar, kini memasuki tahap sosialisasi kelima Dan Sosialisasi ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Makassar. Kamis 30 April 2026.
Pemerintah Kelurahan terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dengan mengundang berbagai elemen, mulai dari RT/RW, Karang Taruna, LPM, tokoh masyarakat (Tomas), tokoh pemuda, hingga tokoh perempuan se Kelurahan Barombong.
Kegiatan ini dihadiri Lurah Barombong, Camat Tamalate, perwakilan ATR BPN Kota Makassar dan Kadis Pertanahan kota Makassar.
Pembangunan jembatan baru ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembangunan berjalan transparan dan mendapat dukungan luas dari warga, khususnya masyarakat Kelurahan Barombong.
Lurah Barombong, Eko Soerifto Lodi dalam keterangannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan rangkaian dari beberapa pertemuan sebelumnya yang telah melibatkan ribuan undangan dari berbagai unsur masyarakat.
“Pada prinsipnya, proses pengadaan lahan ini kita mengedepankan asas keadilan dan transparansi. Masyarakat harus tahu mulai dari tahap perencanaan, proses pengadaan, hingga serah terima. Khususnya warga Barombong, kita dorong untuk terlibat secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Barombong memiliki nilai manfaat besar, tidak hanya untuk masyarakat setempat, tetapi juga bagi masyarakat luas yang setiap hari melintas di kawasan tersebut.
“Manfaatnya bukan hanya dirasakan warga Barombong, tetapi juga masyarakat dari wilayah lain, termasuk dari kabupaten yang menggunakan akses ini setiap hari,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saat ini proses masih berada pada tahap pengadaan lahan yang harus dilakukan secara hati-hati karena menggunakan anggaran negara.
“Kita harus berhati-hati karena ini menyangkut uang negara. Lahan masyarakat harus dibebaskan terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulai. Ada beberapa objek lahan yang menjadi sasaran, sebagian dalam bentuk redistribusi dan pembelian hak, serta ada juga yang sudah bersertifikat,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Tamalate Aril Syahbaniyang hadir dalam sosialisasi tersebut turut menekankan pentingnya dukungan masyarakat serta kejelasan informasi terkait biaya administrasi pertanahan.
“Untuk sporadik tidak dipungut biaya alias gratis. Sedangkan untuk proses antar jual beli dikenakan biaya sebesar 1 persen sesuai regulasi,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan berharap partisipasi tersebut terus berlanjut hingga tahap pembangunan.
“Kami berterima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, RT/RW, dan warga yang telah memberikan dukungan. Saat ini pemerintah masih menunggu dorongan dan kesiapan dari masyarakat Barombong untuk percepatan pembangunan jembatan ini,” katanya.
Terkait pelibatan tenaga kerja lokal, Camat Tamalate menjelaskan bahwa secara teknis hal tersebut merupakan kewenangan pihak pemenang tender. Namun, pemerintah kecamatan dan kelurahan tetap akan berupaya menjembatani agar warga lokal dapat dilibatkan.
“Kami akan berkomunikasi dengan pihak pelaksana agar masyarakat yang memiliki keahlian bisa ikut dilibatkan. Tapi tentu harus diseleksi dengan baik agar tidak menghambat pekerjaan,” ujarnya.
Di penutup sosialisasi, sejumlah perwakilan masyarakat dan organisasi lembaga di Kelurahan Barombong serta perwakilan pemilik lahan yang lahannya akan dibebaskan melakukan tanda tangan dukungan proyek pembangunan Jembatan Barombong.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek pembangunan Jembatan Barombong saat ini juga telah masuk dalam prioritas pemerintah daerah. Bahkan, Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan disebut telah menempatkan proyek ini sebagai salah satu prioritas utama untuk segera dikerjakan.
Dengan masuknya tahap sosialisasi kelima ini, pemerintah berharap seluruh proses berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat, sehingga pembangunan Jembatan Barombong dapat segera direalisasikan.