Intiliputan, Makassar – WALHI Sulsel Soroti PT Vale Terkait Pemulihan Lingkungan di Luwu Timur.
Hal tersebut disampaikan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, saat bertemu sejumlah awak media. Pada 31 maret 2026 di jalan Hertasnisng Makassar.
Amin menilai penanganan dampak tumpahan minyak oleh PT Vale Indonesia di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, hingga kini belum sepenuhnya tuntas.
dalam jumpa persnya Al Amin mengatakan berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan lapangan dalam beberapa waktu terakhir pihaknya masih menemukan sejumlah persoalan dalam penanganan kasus tersebut.
“Berdasarkan hasil investigasi dan monitoring, rupanya masih banyak celah dan kekurangan PT Vale terkait tumpahan minyak. PT Vale saat ini masih belum mematuhi janji-janjinya kepada publik,” katanya.
Ia menceritakan, peristiwa tumpahan minyak tersebut telah terjadi sejak 23 Agustus 2025 dan menjadi perhatian publik hingga saat ini.
Dampak dari kejadian tersebut masih dirasakan oleh lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi terdampak.
“Investigasi yang dilakukan Walhi pada Januari dan Februari kemarin itu menyimpulkan bahwa Vale belum sepenuhnya menjalankan semua komitmen yang mereka sampaikan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, salah satu temuan utama berkaitan dengan masih adanya indikasi pencemaran di sejumlah aliran sungai.
“Kami melihat memang di sungai-sungai muara itu sudah tidak terlihat lagi minyak-minyak yang bertebaran di sungai,” ungkapnya.
Namun demikian, di beberapa titik masih ditemukan sisa-sisa minyak yang mencemari aliran air.
“Bahkan kami menemukan juga, titik kebocoran itu belum mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Di sana pipanya masih ditutupi tumpukan-tumpukan kayu yang menurut saya minyak-minyak tersebut masih bertebaran di sungai Bitowa,” terangnya.
Atas temuan tersebut, WALHI mendesak perusahaan untuk lebih serius dalam melakukan pemulihan lingkungan.
“Kami memaksa dan meminta Vale untuk serius, karena sebelum tumpahan minyak, kondisi di sekitarnya itu kualitas airnya baik. Tidak ada minyak yang menghiasi sungai. Kita harap sungai itu dikembalikan seperti semula,” tegasnya.
Ia juga menilai perlunya tindakan tegas dari pihak terkait terhadap manajemen perusahaan.
“PT Vale ini harus ditegur sekeras-kerasnya agar komitmennya terealisasi. Saya melihat hari ini tidak ada satu pihakpun, satu orangpun yang mendapat teguran keras dari pemerintah ataupun internal PT Vale,” harapnya.
Menurutnya, tanggung jawab utama berada pada pimpinan perusahaan. mengingat, kata dia, lemahnya penegakan disiplin berpotensi memicu kejadian serupa di masa mendatang.
“Sehingga menurut saya, jika memicu tumpahan minyak baru, Vale tidak disiplin dan tegas dalam menghukum atau mendisiplinkan karyawannya atau pimpinan perusahaan yang bertanggungjawab terhadap pencemaran sungai. Ini menjadi preseden buruk terkait pertanggungjawaban,” ungkapnya.
WALHI juga menyoroti aspek transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Dari hasil investigasi, kami menilai bahwa PT Vale telah memperbaiki pipa yang bocor, tetapi kami tidak menemukan ada praktek atau upaya perbaikan pipa tidak dibarengi dengan informasi yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat, khususnya di area PT Vale,” imbuhnya.
Pihaknya meminta jaminan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kami ingin jaminan bahwa pipa ini tidak akan bocor seperti kejadian sebelumnya agar terhindar dari musibah bencana, tidak ada lagi masyarakat yang dikorbankan,” ucapnya.
Wahli Sulsel Soroti PT Vale Terkait janji pemulihan lingkungan di Desa Towuti
Selain itu, WALHI juga menyoroti penggunaan bahan bakar dalam proses industri perusahaan.
“Vale harus menghentikan penggunaan MFO dalam proses industrialisasi. Penerapan MFO yang dilakukan oleh PT Vale belakangan ini, itu untuk meminimalisir biaya produksi,” tuturnya.
Ia menyebut penggunaan bahan bakar tersebut perlu dikaji ulang dari sisi dampak lingkungan.
Dikatakan Amien, masih terdapat alternatif bahan bakar lain yang lebih ramah lingkungan.
“Saya kira banyak bahan bakar minyak lain yang PT Vale gunakan untuk mengurangi dampak lingkungan dalam operasi bisnis PT Vale,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Perlindungan Ekosistem Esensial WALHI Sulsel, Zulfaningsih HS, turut memaparkan temuan lapangan yang diperoleh timnya.
“Apa yang kami sampaikan hari ini adalah hasil dari lapangan, kami bertemu masyarakat dan menelusuri sungai dari hulu hingga hilir tumpahan minyak itu di mana bermuara,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa jenis bahan bakar yang digunakan memiliki karakteristik yang berisiko bagi lingkungan.
“Kalau kita ketahui, MFO akibatnya sangat besar. Kandungan unsur senyawa yang sangat tinggi dan merusak tanah air dan sawah masyarakat,” jelasnya.
Dari hasil pemantauan, sisa tumpahan minyak masih ditemukan di lokasi awal kejadian.
“Dari pantauan, ceceran tumpahan masih ada sampai saat ini di titik pertama kebocoran. Masih ada bantalan-bantalan minyak yang bertebaran di titik tumpahan minyak,” ujarnya.
Selain melakukan pemantauan, WALHI juga berinteraksi langsung dengan masyarakat terdampak.
“Selain mengecek situasi di lapangan, kami ketemu juga dengan perangkat-perangkat. Hasil diskusi kami dengan masyarakat itu, kompensasi yang sudah terbayar 71 persen, sedangkan Penerima kompensasi ada 400 orang,” jelasnya.
Tak hanya itu, Ia menyebutkan bahwa pembayaran kompensasi belum sepenuhnya merata.
“Sawah dibayar 100 persen. Tetapi masih ada 30 persen yang tidak dibayar tanaman holtikultura. Yang dibayar sawah aktif,”
Sementara untuk bantuan sosial, disebutkan telah dihentikan sejak akhir tahun lalu.
“Di desa leokang setiap hari diberikan bantuan sosial. Namun sejak desember bantuan itu dihentikan karena kompensasi sudah berjalan,” bebernya.
“Dokumentasi di lapangan, aliran sungai terdampak 18.777 km, akibat tumpahan minyak PT Vale yang mengaliri masuk ke sungai dan ke sawah lewat irigasi,” tutupnya.
Sebelumnya, Solidaritas Rakyat Korban PT Vale (SORAK) kembali menyuarakan keresahan atas dampak kebocoran minyak milik PT Vale Indonesia yang terjadi di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sejak 23 Agustus 2025.
Ketua Aliansi SORAK, Muh Zaid (42), mengatakan kebocoran tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah serta menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah terdampak.
“Kebocoran minyak milik PT Vale Indonesia sejak 23 Agustus 2025 hingga hari ini belum mendapatkan kejelasan pertanggungjawaban yang nyata dari pihak PT Vale Indonesia maupun pemerintah setempat,” katanya saat konferensi pers di Jalan Toddopuli 10, Makassar, Rabu 22 Oktober 2025.
Zaid menuturkan, hampir dua bulan pascakejadian, tumpahan minyak masih tampak mengendap dan mengalir di sejumlah titik.
Dampaknya meluas hingga ke lahan persawahan, danau, sungai, serta muara Danau Towuti. Kondisi ini disebutnya merusak ekosistem dan menghentikan aktivitas pertanian serta nelayan.
Tak hanya itu kata Zaid, kerusakan lingkungan berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
PT Vale sendiri dalam keterangan sebelumnya mengklaim kemajuan signifikan penanggulangan pasca kejadian kebocoran pipa minyak di wilayah Towuti.
Dari sebelas titik penanganan yang dipetakan sejak hari pertama insiden, enam titik telah selesai ditangani dengan baik, di mana tidak ditemukan lagi sisa minyak secara kasat mata di aliran air.
Kemajuan tersebut mencakup Titik 2, yakni Desa Lioka yang sejak 13 September 2025 tidak lagi memerlukan aktivitas pembersihan karena kejernihan air telah kembali.
Kondisi serupa juga telah dicapai di Titik 1 dan Titik 7. Sementara Titik 3, Titik 8, dan Titik 9 telah selesai pembersihan dan menunggu hasil uji kualitas air dan tanah dari laboratorium terakreditasi. Seluruh data teknis akan dipublikasikan secara berkala sebagai bagian dari transparansi kepada para pemangku kepentingan.
“Pada awal kejadian, kami memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat serta kondisi lingkungan. Kami mengerahkan seluruh sumber daya untuk meminimalkan dampak dengan menghentikan aliran minyak,” kata Head of External Relation PT Vale Indonesia Tbk, Endra Kusuma dalam keterangan persnya.
Ia mengatakan, upaya penanganan dilaksanakan bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bawah dukungan Bupati Luwu Timur beserta OPD terkait, forum koordinasi pimpinan daerah, serta unsur masyarakat.
Seluruh langkah lapangan didokumentasikan, ditinjau, dan diselaraskan dengan prosedur penanggulangan tumpahan minyak dan standar keselamatan kerja yang berlaku.
Untuk aspek sosial, PT Vale bersama pemerintah dan perwakilan masyarakat telah menyepakati skema serta mekanisme penyaluran biaya penanganan dampak.
Proses identifikasi dan verifikasi penerima manfaat saat ini berlangsung dengan prinsip akurat, adil, dan terdokumentasi, guna memastikan akuntabilitas dan mencegah duplikasi.
Dari aspek lingkungan, PT Vale bekerja sama dengan akademisi dari beberapa perguruan tinggi untuk melakukan pemantauan berkala kualitas air dan tanah pada titik-titik terdampak.
Hasil uji laboratorium independen dan terakreditasi menjadi rujukan pengambilan keputusan, termasuk penetapan kriteria tuntas (site closure criteria) sesuai praktik terbaik dan peraturan yang berlaku. Data uji dan ringkasan teknis akan dibuka secara bertahap untuk memastikan akuntabilitas publik.
Pada 19 Oktober 2025 telah dilaksanakan rapat evaluasi yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup di Depok. PT Vale menyampaikan progres terkini, data uji sementara, serta rencana kerja lanjutan untuk titik yang masih berprogres. PT Vale siap menindaklanjuti seluruh arahan regulator dan memperkuat koordinasi lintas-lembaga.
“Komitmen dan empati kami terhadap masyarakat dan lingkungan sejak awal sampai dengan saat ini masih sama. Kami memahami keresahan masyarakat; hal itu menjadi motivasi kami untuk memperkuat kerja lapangan sampai Towuti pulih sepenuhnya,” tutup Endra.(Red)