TAKALAR, Intiliputan.id — Di saat banyak daerah sibuk mengejar pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan, Kecamatan Polongbangkeng Selatan (Polsel) Kabupaten Takalar justru tampil beda.
Dengan semangat “siapa cepat, dia dapat,” tambang-tambang ilegal tumbuh subur bak jamur di musim hujan.
Hebatnya lagi, semua ini berlangsung tanpa hambatan berarti, seolah-olah didukung oleh alam semesta dan mungkin juga oleh kelengahan pejabat setempat.
Berdasarkan pantauan di lapangan ada lima titik lokasi tambang aktif yang tersebar di wilayah Bulukunyi dan Bontokadatto Kecamatan Polsel.
Ironisnya, ketika dikonfirmasi mengenai maraknya tambang ilegal ini, Camat Polongbangkeng Selatan justru memilih bungkam.
Tidak ada pernyataan resmi yang keluar dari pihak kecamatan, meskipun lokasi aktivitas tambang berada di bawah wilayah administratifnya.
Hal serupa pun terjadi di tubuh APH, Kanit Tipidter Polres Takalar yang coba dikonfirmasi atas pemberitaan itu, juga memilih bungkam.
Jelas sikap diam ini memunculkan dugaan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan oknum.
Pemuda Karang Taruna Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Iswardi, menyatakan kekecewaannya terhadap lemahnya pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum.
Ia menyebutkan bahwa aktivitas tambang ilegal tersebut telah berlangsung cukup lama, namun tidak pernah ada tindakan tegas dari pihak berwenang.
“Pemerintah jangan tutup mata. Kalau ini dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak serius, seperti longsor maupun konflik sosial,” tegasnya kepada media, pada Rabu (21/5).
Pihaknya juga akan melakukan advokasi lingkungan bersama masyarakat, termasuk aksi protes dan pengumpulan tanda tangan sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas tambang liar tersebut.
Ia berharap, dengan adanya tekanan dari masyarakat sipil, semua pihak yang terlibat segera menghentikan kegiatan ilegal ini.
“Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi soal keberpihakan pada masa depan. Kami tidak ingin generasi mendatang mewarisi kerusakan yang kita biarkan hari ini,” tutup Iswardi dengan nada serius.
Sementara itu, baik pemerintah Kelurahan Bulukunyi maupun Bontokadatto mengaku tidak bisa berbuat banyak atas kondisi tersebut.
Mereka juga tak menampik bahwa ada dugaan keterlibatan oknum TNI-Polri dalam aktivitas penambangan yang ada di wilayah mereka.
Masyarakat berharap agar penegakan hukum dapat berjalan tanpa pandang bulu. Demi terciptanya rasa keadilan dan perlindungan bagi lingkungan dan warga sekitar. (*)